Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Malang dan mitra kerja terkait. Foto: Ria/rni

Komisi II DPR RI meninjau kesiapan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang akan digelar serentak 17 April mendatang. Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengatakan, alasan dipilihnya Kabupaten Malang sebagai tujuan Kunjungan Kerja Spesifik, karena daerah ini memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar setelah Bogor dan Surabaya.

“Untuk itu DPR memberikan perhatian lebih kepada Kabupaten Malang untuk mengecek kesiapan penyelenggaraan Pemilu dan  mencegah hal yang tak diinginkan terjadi sepanjang proses Pemilu,” jelasnya saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Malang dan mitra kerja terkait, di Pendopo Kantor Bupati Malang, Selasa (26/3/2019).

Menurut politisi Partai Golkar itu, dari hasil pertemuan, didapat informasi tidak ada masalah berarti di Kabupaten Malang. Logistik pun sudah didistribusikan ke lokasinya masing-masing. “Hasil pengecekan, semua berjalan dengan lancar. Sesuai apa yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Malang, Bawaslu Kabupaten Malang dan Pemkab Malang," jelasnya.

Zainudin melanjutkan, memang ada keluhan yang disampaikan KPU Kabupaten Malang. Keluhan yang menjadi catatannya mengenai gudang logistik Pemilu kurang representatif. “Hampir semua daerah mengalami masalah gudang logistik yang kurang representatif. Hal ini akan terus dicarikan solusinya," terang legislator dapil Jawa Timur XI itu.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Didik Muljono mengatakan, kesiapan Kabupaten Malang melaksanakan Pemilu 2019 sudah 100 persen. “Kabupaten Malang siap menyelenggarakan Pemilu 2019. Kami selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjamin proses pemilu yang damai" tegasnya.

Diketahui, total DPT di Jawa Timur sebanyak 31.011.960 jiwa. Dalam rangka menjadikan DPT semakin bersih dan berkualitas, KPU Jatim telah  berkoordinasi dengan Dukcapil serta Bawaslu Jatim.  Kemudian, melakukan self assesment terhadap data DPT yang ada dan melakukan perbaikan internal, dengan sistem maupun melakukan coklit terbatas (faktual). Terakhir, menerima semua masukan baik dari peserta Pemilu, Bawaslu maupun masyarakat. (rnm/sf)